KAB. BANDUNG | MPNews – Kabupaten Bandung jadi tuan rumah dalam pelaksanaan “Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional/GPTPN IX Tahun 2024” yang dilaksanakan mulai 27-30 Juli 2024.
Kegiatan tersebut untuk mewujudkan kemandirian benih tanaman pangan untuk kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas 2045.
GPTPN IX tahun 2024 itu, di antaranya menyuguhkan gelar teknologi benih, tanaman pangan, sarasehan perbenihan, pameran produk pertanian, klinik konsultasi perbenihan, job fair industri benih, Bandung Bedas Coffee Festival dan donor darah, serta aneka perlombaan.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX tahun 2024 itu dilaksanakan di kawasan Gedong Budaya Soreang, kawasan PLUT, Taman Lembayung Senja dan Dome Bale Rame Soreang Kabupaten Bandung.
Kegiatan tingkat nasional itu langsung dibuka Wakil Menteri (Wamen) Pertanian Sudaryono mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, beserta Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar dan Bupati Bandung Dadang Supriatna di Gedong Budaya Soreang, Sabtu (27/7/2924).
Hadir pula para wali kota dan bupati se-Jawa Barat, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Bandung dan pihak lainnya. Kegiatan tersebut dikemas atas kerjasama antara Kementerian Pertanian RI beserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kegiatan GPTPN IX/2024 yang diikuti oleh berbagai perwakilan dari sejumlah provinsi di Indonesia itu, sebelumnya Wamen Pertanian Sudaryono didampingi jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung melaksanakan panen padi dan jagung di kawasan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung, Soreang.
Di kawasan demplot padi atau di kawasan PLUT itu terdapat 104 varietas tanaman padi dengan berbagai keunggulan masing-masing. Ada juga varietas jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, talas dan varietas lainnya yang menjadi tanaman lokal khas Jawa Barat.
Di Indonesia, Jawa Barat adalah produksi juara dua produsen beras terbesar nasional. Di Kabupaten Bandung juga sebagai pusat produksi beras dan kuliner.
Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai tuan rumah langsung mengucapkan selamat datang kepada Wamen Pertanian Sudaryono beserta jajaran Kementerian Pertanian dan Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Selain itu selamat datang kepada para tamu undangan maupun para pejabat dari sejumlah provinsi di Indonesia yang ikut serta dalam penyelenggaraan GPTPN IX/2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung mengungkapkan kepada Wamen Pertanian Sudaryono bahwa Kabupaten Bandung dengan luas 174.000 hektare dengan penduduk 3,7 juta jiwa, 1.000.222 kepala rumah tangga dan 87.000 petani.
“Kami sudah melakukan inovasi dan langkah-langkah bagaimana untuk bisa menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terutama di Jawa Barat dan khususnya di Kabupaten Bandung,” tutur Dadang Supriatna.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan. “Kebijakan pertama untuk lahan sawah abadi, kami sudah bebaskan tidak perlu bayar pajak setiap tahunnya,” tutur Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna ini.
“Kalau ini bisa dilakukan oleh Pak Wamen Pertanian seluruh Indonesia, saya kira para petani padi ini akan lebih semangat. Karena tentunya setiap tahun bayar pajak, tetapi penghasilan produksinya tidak maksimal. Itulah kebijakan yang diberikan, sehingga setiap desa kami sudah membuat Perdes (Peraturan Desa),” imbuhnya.
Kang DS menegaskan, dengan adanya Perdes itu, boleh lahan pertanian padi itu diperjualbelikan. “Tapi tidak diperbolehkan untuk bangunan perumahan ataupun industri,” tutur Bupati Bedas.
Kemudian, kata Kang DS, Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2021 atau pasca pandemi Covid-19, pada tahun 2022 sudah memberikan kebijakan juga berupa insurance.
“Bagi lahan padinya gagal panen, dikasih Rp 6 juta per hektare. Sapi mati Rp 10 juta per ekor,” katanya.
Selanjutnya, dikatakan orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini, pada 2023 para petani diberikan hibah sebesar 25 miliar. Tahun 2024 sebesar Rp 19 miliar.
“Seluruh para petani (87.000 orang) diberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Ini bukti komitmen kami yang mana petani ini pahlawan pangan yang tentunya saat ini perlu ditingkatkan perhatiannya,” ujarnya.
Kang DS juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam III/Siliwangi melalui Dandim 0624/Kabupaten Bandung, karena telah menjalin kerjasama program Babinsa Sagala Bisa.
“Babinsa ikut berperan. Kami bersama Pak Dandim sudah melakukan peningkatan dari lahan-lahan tidur diaktifkan kembali, sehingga dimulai dari 15,4 hektare. Insya Allah 200 hektarnya akan dimulai bulan depan di Kabupaten Bandung,” jelasnya.
Bupati Bandung juga turut memberikan bantuan alat mesin pertanian, di antaranya untuk pengolahan dan pengaturan air untuk tanaman pangan tersebut.
Ia pun mengungkapkan Menteri Pertanian pada dua bulan lalu ke Kabupaten Bandung, meminta untuk demplot 5000 hektare untuk lahan pertanian padi.
“Insya Allah Pak Wamen, kami sudah siap lahan untuk penanaman padi sebagai demplot yang ada di Kabupaten Bandung. Pak Pangdam siap memberikan bantuan untuk mesin pengolahan/pengaturan air, terima kasih,” ungkapnya.
Kang DS juga berharap kepada Wamen dalam sektor pertanian ada suatu peningkatan kebijakan karena PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) ini sangat erat dengan kebutuhan para petani.
“Penyuluh lapangan sangat dibutuhkan. Kami sudah mengusulkan ke MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia) dalam rangka untuk ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia),” ujarnya.
Karena kedepan tahun 2045, katanya, pihaknya bersepakat ada lima hal yang harus dipersiapkan, di antaranya pertama peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Kedua, big data, ketiga riset and development, keempat institusi yang kuat dan kelima pengelolaan keuangan yang baik.
“Tentu hal ini harapan kita semua. Kabupaten Bandung siap untuk bersama-sama dengan Menteri Pertanian dalam rangka swasembada pangan di negara kita,” katanya.
Kang DS juga berharap kepada Wamen Pertanian, kebijakan subsidi untuk pupuk tolong disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan masing-masing.
“Jangan disamaratakan se-Indonesia,” ujarnya.**(DA)
