KAB. BANDUNG | MPNews – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung setiap tahunnya mulai dari tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 yaitu mencapai 7,15 persen, tahun 2022 menjadi 6,8 persen dan tahun 2023 menjadi 6,4 persen penurunan angka kemiskinan tersebut.
Dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024) di Soreang, Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah) Kabupaten Bandung H. Marlan. S.I.P., M.S.I, mengatakan, program Bupati Bandung memberikan andil terhadap penurunan angka kemiskinan di Kab Bandung.
Dikatakan Marlan, melalui beberapa program prioritas Bupati Bandung, seperti program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan juga memberikan andil untuk kemajuan ekonomi kerakyatan.
“Dengan adanya program ini, di mana salah satunya bisa membuka lapangan usaha bagi masyarakat yang memang punya skill dan kemampuan, tetapi tidak punya modal usaha. Dengan uang Rp 2 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan selama 12 bulan dicicil, itu dapat memberikan andil mengurangi angka kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja,” katanya.
Marlan mengungkapkan dari beberapa indikator yang ada, ternyata para peminjam atau nasabah ini rata-rata bisa mengembalikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan.
“Oleh BPR Kerta Raharja ini diberikan kebijakan untuk peminjaman kedua itu bisa sampai Rp 5 juta. Itu salah satu hal yang patut diapresiasi,” jelasnya.
Marlan mengatakan program pinjaman dana bergulir itu, sampai sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sudah menggulirkan sekitar Rp 70 miliar. Dari anggaran Rp 70 miliar itu ada yang sudah bergulir dua sampai tiga kali pinjaman yang dilakukan oleh para debitur atau peminjam.
“Kemudian, dana sebesar Rp 70 miliar itu sudah terserap oleh masyarakat sekitar 26.000 peminjam atau debitur. Rencananya Bapak Bupati Bandung ingin di tahun 2025 mendatang digenapkan dana bergulir itu sampai Rp 100 miliar,” tuturnya.
Menurutnya, program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan itu, dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memerangi bank emok di Kabupaten Bandung. Selain itu pinjol (pinjaman online), yang sekarang cukup marak karena sangat mudah untuk mendapatkannya.
“Tetapi dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga ini juga memberatkan terhadap masyarakat,” katanya.
Kemudian, imbuh Marlan, banyak program yang dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bandung lainnya, mulai dari kegiatan latihan dan kegiatan yang memberikan andil terhadap pembukaan lapangan kerja.
“Contoh misalnya di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, itu setiap tahun kita melakukan pelatihan kepada anak-anak muda antara 400 sampai 500 orang untuk dilatih dan dipekerjakan di luar negeri. Itu ada yang ke Jepang dan Korea,” ungkapnya.
Setelah dilakukan pengecekan ketika mereka diberangkatkan ke luar negeri, katanya, selain mereka mendapatkan upah yang cukup lumayan besar. “Mereka juga bisa sekolah di sana (Korea dan Jepang),” katanya.
Menurutnya, program-program lainnya yang sering dilontarkan oleh Bupati Bandung, berkaitan dengan program Besti (Beasiswa Ti Bupati) untuk anak-anak yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.
“Itu kemarin sudah hampir 120 orang. Rencana pada tahun 2024 ini, ada sekitar 250 orang yang akan dibiayai dari dana program Besti itu,” ujarnya.
Di luar itu, katanya, sekarang ada Beasiswa Indonesia Emas Daerah. “Itu juga ada sekitar 50 orang yang akan disekolahkan dan dikerjasamakan dengan Apkasi untuk anak-anak yang akan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi,” sebutnya.
Kemudian dalam rangka mengentaskan kemiskinan, imbuh Marlan, yaitu program bantuan sosial yang tersebar di beberapa perangkat daerah dengan nilai nominal yang cukup besar yang dikeluarkan Bupati Bandung.
“Termasuk juga ada beberapa kegiatan seperti pemberian jaminan kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 kemarin, itu sudah hampir sekitar 250 ribu masyarakat yang dicover,” katanya.
Hal itu dari berbagai sektor, lanjutnya, mulai dari sektor pertanian, kemudian kegiatan usaha non formal, seperti tukang ojek, kemudian juga Linmas, PKK, dan lain sebagainya.
“BPJS Kesehatan sendiri, tahun ini kita sudah mengcover hampir sekitar 451 ribu. Memang biayanya cukup besar untuk kegiatan-kegiatan seperti itu,” ucapnya
Marlan menyebutkan, semua program prioritas Bupati Bandung yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ini, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Hanya memang kemiskinan ekstrem di kita perlu mendapatkan perhatian karena masih ada sekitar 1,06 persen. Kemiskinan ekstrem itu harus tuntas sebelum di tahun 2024 ini,” katanya.
Ia berharap melalui program yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ini, khususnya melalui program strategis Bupati Bandung bisa terselesaikan di tahun sekarang atau di tahun akhir masa jabatan Bupati Bandung.** (DA)
