KAB. BANDUNG | MPNews – Dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, khususnya bagi generasi muda pada Pilkada serentak tahun 2024 di Kab. Bandung, Kesbangpol bekerjasama dengan PWI Kab. Bandung menyelenggarakan Sosialisasi pilkada 2024 bagi pemilih pemula, Selasa (19/11/2024), bertempat di Kafe Teras Sentani, Kecamatan. Cangkuang, Kab. Bandung.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Melalui Sosialisasi Tahapan Pilkada dan Edukasi Kewaspadaan Ancaman Cyber Serta Penyebaran HOAX”.
Peserta sosialisasi sekitar 100 orang yang terdiri perwakilan organisasi kepemudaan ditiap kecamatan, para jurnalis dan anggota PWI Kab. Bandung serta menghadirkan Narasumber dari PWI Kab. Bandung, Ziyan Muhammad Nasyith, Pemuda Sapu Bersih HOAX (PSBH), Raka Pratama, KPU Jabar, Timwas dan, IT Specialis/Frakstisi IT.
Penyebaran HOAX merupakan hal yang merusak demokrasi pemerintah. Banyak HOAX di media sosial yang memberitakan berita yang tidak benar. Maka perlu disikapi agar tidak terbawa arus dalam hal tidak kebenaran.
Analis Kewaspadaan Dini Kesbangpol, Sri Lestari dalam laporannya menyampaikan, peraturan Menteri Dalam Negri RI no 42 tahun 2015.
Tujuan kegiatan sendiri adalah dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kerjasama terhadap gangguan kamtibmas sekaligus mendorong partisipasi dari kalangan muda.
Kepala Bidang Kewaspadaan Dini Kesbangpol Kab. Bandung, Holid Abdullah menyampaikan pesan Pjs Bupati Bandung, sosialisasi kewaspadaan konflik pada Pilkada 2024 Kab. Bandung, pada hakekatnya pembangunan untuk masyarakat. Salah satu pembangunan yaitu melalui organisasi masyarakat dengan azas kebersamaan.
Pilkada merupakan wujud pemerintah, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dapat dimaknai sebagai prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kepala daerah atau pemimpin.
Tahun 2024, Bawaslu telah memetakan tingkat pada kerawanan konflik daerah. Dalam hal dimensi partisipasi yaitu potensi pendukung, yaitu kerawanan konflik sosial.
Pilkada 2024 mempunyai tantangan sendiri, baik stabilitas dan kondisi daerah. Peran strategis lapisan masyarakat punya andil yang besar. Perlu deteksi dini untuk menghindarkan konflik sosial.
Peran media sangat diharapkan untuk memberikan norma Hamann kepada masyarakat. Kedua dapat memainkan peran kritis, termasuk dari tahapan dan penyampaian visi misi paslon pada pilkada 2024.
Media adalah jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Dapat meyakinkan bahwa pemilu bisa berjalan dengan baik sesuai jadwal. Mendorong steakholder untuk bekerjasama.
Hal lain adalah media diharapkan dapat mendorong angka partisipasi masyarakat.
Penyelenggaraan sosialisasi kewaspadaan dini terhadap konflik sosial dapat memberikan manfaat, dapat memberikan norma Hamann untuk keberlangsungan demokrasi yang bersih.
Generasi muda diharapkan dapat berperan aktif pada Pilkkada 2024. Generasi muda punya suara yang signifikan. Namun harus bisa menentukan arah, karena banyak informasi yang bisa menggoyahkan isu – isu kepada keputusan sendiri dalam menentukan pilihannya.
Adhie Nurindra, Narasumber dari Diskominfo Kab. Bandung, terkait mencegah kejahatan Cyber, menyampaikan terkait berita negatif, meski kita tak bisa menangkap berita negatif. Namun pengajuannya atau tekomendaainya disampaikan kepada Mensos RI.
HOAX menurutnya ada di status medsos sendiri. malahan pemerintah merasa kesulitan menangkalnya. “Ibarat berpasangan, ada hitam ada putih, namun ketika seorang manusia melakukan kesalahan maka secara Islam tanggungjawabnya di akhirat nanti. Maka harus tabayun alias teliti ketika mendapatkan informasi atau berita dan Cari sumber beritanya,” katanya.
Diakuinya HOAX saat ini bisa menjadi bisnis besar. Kenapa bisa dikatakan bisnis? bisnisnya ketika kita membuka aplikasi na taun postingan tersebut.
Kejahatan Cyber Menurutnya adalah alatnya. Cara menangkal HOAX adalah kembali lagi ke diri sendiri. Maka teliti dan lakukan literasi salah satunya selektif ketikan mendapatkan informasi.
“Jadi tidak ada yang bisa menghindari HOAX kecuali tabayun alias teliti,” ungkapnya.
Sementara Komisioner KPU Jawa Barat, Herdi Herdia, menyampaikan, pilkada serentak 2024, tepatnya Rabu 27 November 2024.
Salah satu kelemahan generasi Z adalah lemah adalah apatis dalam menyikapi hal – hal yang ada di medsos.
“Seperti halnya ketika melakukan perjalanan, kadang melewati jalan yang rusak,” katanya.
Diungkapkannya, panglima dari segalanya adalah politik. Meski diakui Indonesia adalah negara hukum, tapi kenyataannya seperti negara kekuasaan.
Solusi dalam meningkatkan pemahaman generasi muda pada politik, menurutnya dengan melakukan literasi politik.
Dikatakan Herdi, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pilkada bisa dilihat dari angka partisipasinya. Target peningkatan nangka partisipasi pada pilkada 2024 yaitu sebesar 2 persen. Bila capaian 85 persen angka partisipasinya, dinilainya angka partisipasi belum meningkat.
Narasumber dari PWI Kab. Bandung, Ziyan Muhammad Nasyith, mengatakan, media yang tergabung di PWI ada 50. Terkait peran media pada pilkada pada prinsifnya menyampaikan informasi se objektif mungkin.
“Seperti halnya menyampaikan visi misi dan program pasangan calon,” katanya.
Media dan jurnalisnya tidak boleh mempengaruhi paslon dan masyarakat. Jadi titik beratnya membentuk penyelenggara yaitu membantu mensosialisasikan termasuk tahapan pilkada dari KPU.
Narasumber lainnya dari PSBH, Raka Pratama, SPT, juga menyampaikan, generasi muda bisa dikatakan korban bisa juga pelaku Hoax.
Dari pengamatannya, yang lebih rentan hoax itu di facebook dan Tiktok. “Fakta dari Hoax jelas sangat merugikan, bisa jadi menimbulkan n konflik sosial,” katanya.
Pada kewaspadaan digital bagi kaula muda, diantaranya ajakan untuk tidak memilih. Dan itu bisa merusak tatanan demokrasi. Lalu bagaimana peran kalangan muda pada digitalisasi dalam menangkal hoax, dijelaskannya, Literasi media salah satu langkah untuk menangkap hoax.
Kalangan pemuda dan masyarakat juga jangan sungkan melaporkan kepada pihak terkait bila menemukan konten hoax, apalagi itu tentang berita porno.
“Aplikasi Jabar Cyber HOAX bisa dilihat oleh para kaula muda dan masyarakat,” ungkapnya.
** (DA)
