KAB. BANDUNG | MPNews – Pemerintah dituntut untuk menanggulangi angkatan kerja. Sebab setiap tahunnya angkatan kerja tersebut selalu mengalami peningkatan. Selain ni tun pemerintah juga wajib mendorong ekonomi kerakyatan.
Pada bidang pertanian,Anggota DPRD Kab. Bandung H. firman B. Sumantri mengatakan masyarakat perlu dorongan dari pemerintah, seperti bantuan bibit – bibit. Baik bibit pertanian maupun bibit buah – buahan yang unggul . Termasuk bantuan ternak.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Bila itu tidak tersentuh kasihan masyarakat.
Bukan hanya bidang pertanian yang perlu turun tangan pemerintah, bidang industri pun harus, seperti bantuan mesin dan program pelatihan kerja.
” Kasihan masyarakat bila tidak terbantu, semisal sudah musim kemarau mereka bisa saja gagal panen dan peceklik kemudian tidak di dorong , ini akan bahaya nanti ” , katanya.
Pada bidang perekonomian masyarakat, Dirinya akan mendorong baik bantuan dan program pelatihan kerja.
Pada program pelatihan kerja, diungkapkan H. Firman,sekitar mana dulu yang harus diperhatikan, kalau untuk penjahit akan sangat baik. Seperti pelatihan kube , agar mereka mendapat bantuan mesin jahitnya.
Namun jangan sampai justru kegiatan pelatihan di isi oleh orang bukan bidangnya. Apalagi pelatihan hanya waktu itu saja alias ” Saharitaeun datangnya ” dengan asumsi bisa sukses , namun justru akan gagal.
Pelatihan kerja, menurut H. Firman, tergantung keadaan subjeknya, dirinya mencontohkan di garmen. Begitu mereka mendapat bekal namun harus ada kontrak kerja. Dan bila tidak seperti itu mereka harus usaha sendiri. Jadi perlu kerjasama dengan pihak perusahaan seperti garmen.
” Usaha sendiri itu banyak resikonya, sepeti bisa produksi namun belum punya konsumen atau langganan, terkecuali bagi yang sudah punya konsumen pasti akan berjalan dengan baik” tuturnya.
Perlu didorong ekonomi kerakyatan di situasi sekarang, apalagi menurutnya beberapa perusahaan swasta mengalami kelesuan atau banyak yang hengkang ke negara lain karena biaya operasionalnya lebih murah. Seolah usaha mandiri yang diandalkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan.
Supaya mereka kembali ke Kab. Bandung, maka birokraai penanaman modalnya harus sesimple mungkin sehingga yang diuntungkan adalah masyarakat.
Sementara terkait dukungan pada program Dana bergulir Pemkab Bandung, diungkapkan H. Firman, dana bergulir adalah pinjaman, namun tidak cocok. Tetapi alangkah baiknya di berikan secara hibah.
Alasannya pinjaman dengan nominal kecil yang b yang terpenting bisa menggeliatkan perekonomian di masyarakat. Maka pemerintah harus berani memberikan hibah. Terutam bagi para pedagang – pedagang kecil.
” Jadi uang rakyat, ya kembali ke rakyat . Jadi jangan di bebani”, pungkasnya. **(DA)
