KOTA CIMAHi Ι MPNews-Pemkot Cimahi Komitmen Fokus Utama pembahasan PPDB Tahun 2024,
di Gedung MPP Kota Cimahi, Senin (13/5/2024).
Dua agenda utama mengisi kegiatan Komitmen Dukungan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel dari pemerintah Kota Cimahi.
Pertama, diadakan pengukuhan Dewan Pendidikan untuk periode 2023-2028. Kedua, pembahasan penting terkait dengan PPDB.
Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi menyampaikan PPDB menjadi perhatian khusus, karena ketersediaan sekolah negeri jauh lebih kecil dari permintaannya.
“Oleh karena itu, penting untuk mengutamakan jalur yang sesuai dengan kriteria dan mempertimbangkan alternatif bagi yang tidak sesuai,” terangnya.
Ia mengimbau untuk mengarahkan calon siswa ke sekolah swasta. Para guru dan panitia PPDB diharapkan memperhatikan komitmen ini.
“Disdik harus mengawal dan memperhatikan alokasi-alokasi tersebut,”terangnya.
Terkait dengan komitmen dukungan penyelenggaraan PPDB, Dicky menegaskan tiga hal utama dalam komitmen tersebut. Diantaranya, pemerintah mewajibkan pembentukan mitra strategis sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan.
“Karena mereka terdiri dari unsur pendidikan, unsur profesi, dan pengusaha. Jadi lengkap untuk memberi masukan itu termasuk mengawal PPDB,” ucap Dicky.
Setelah provinsi berkomitmen bersama forkopimda dalam mengawal PPDB, Dicky menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hal tersebut.
“Jadi pesan dari PPDB ini ada tiga poin, yang pertama adalah harus adil artinya semua formulasi terkait PPDB masyarakat harus dapatkan akses untuk memasuki dunia pendidikan. Baik TK, SD, atau SMP dari golongan apapun,” paparnya.
Selanjutnya Dicky menjelaskan, dalam pembahasan alokasi jalur masuk sekolah, perlu ditekankan objektivitas dalam membagi persentase antara jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi sangat penting.
“Kita harus komit dalam hal itu terkait seluruh persyaratan itu masuk sesuai dengan jalur-jalur tersebut,” ujar Dicky.
Kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk Dinas Pendidikan dan Dukcapil, menjadi fokus utama dalam memenuhi persyaratan-persyaratan penting. Disdukcapil memiliki peran vital terkait kependudukan dalam kerjasama ini.
Selin itu, Dinsos mengenai keterangan yang tidak mampu , Diskominfo yang harus mensosialisasikan dan mengedukasi PPDB ini sampai nanti ditentukan,” kata Dicky.
Dicky menekankan tiga hal utama dalam kegiatan hari ini, terutama terkait regulasi administrasi kependudukan yang telah diatur dalam peraturan.
“Dan sudah dilakukan di tingkat provinsi, bahwa Kartu Keluarga (KK) tidak hanya seorang saja, ini yang harus disosialisasikan dan yang paling menonjol” tegasnya.
(arm/uly)*
