KAB. BANDUNG | MPNews – Bupati Bandung Dadang Supriatna melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Ruang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung di Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Senin (11/9/2023).
Bupati menemui wajib pajak yang sedang melakukan kunjungan untuk mendapatkan pelayanan dari Bapenda, dan sempat berdialog dengan warga wajib pajak.
Saat ini, kata Dadang Supriatna Bapenda sedang berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak di Kabupaten Bandung.
Diantaranya pelayanan bebas denda nol persen dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah Kabupaten Bandung.
Dadang Supriatna menjelaskan, bebas denda pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) masa pajak tahun ketetapan 1994-2022, dan bebas denda pajak daerah ketetapan masa pajak Januari 2004-Maret 2023. Pelayanan bebas denda ini mulai 1 Juni sampai 30 September 2023.
“Kita sampai September 2023 ini masih diberlakukan bebas denda yang terlambat bayar dan sebagainya, sehingga saya sidak ke sini (Bapenda). Sidak ini dalam rangka memantau pelayanan publik. Terutama dalam kebutuhan, baik itu PBB, dan juga BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan lainnya,” terang Dadang Supriatna.
Ia juga menjelaskan, dalam pelayanan Bapenda sudah menggunakan aplikasi khusus sehingga dirinya bisa langsung melihat perkembangan, pendapatan, yang saat ini sudah mencapai di 73 persen pendapatan dari pajak dan rata-rata di 56 persen relatif.
“Ini sangat meningkat dan bagus. Mudah-mudahan bisa tercapai rencana pendapatan tahun 2023,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kab. Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan, terkait dengan kunjungan Bupati Bandung ke Bapenda, pertama untuk mengecek kaitan dengan beberapa pelayanan kepada wajib pajak yang ada di Bapenda. Kedua, berkaitan dengan berapa realisasi target yang sudah dicapai dalam triwulan ketiga ini oleh Bapenda.
“Alhamdulillah berdasarkan progres per jenis mata pajak secara totalitas di 60 persen. Berikutnya di mata pajak lainnya ada beberapa jenis pajak yang sudah mencapai di atas 80 persen,” ungkap Erwan.
Namun terkait dengan penghapusan denda, kata Erwan menambahkan, apakah hal ini akan dilanjutkan karena titik mangsanya sampai Peraturan Bupati (Perbup) No 57 tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Insentif Pajak Daerah untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pasca pandeni Covid-19 tahun 2023 berakhir pada 30 September 2023 ini.
“Apakah ini diperpanjang atau tidak ini bergantung pada evaluasi beliau (Bupati Bandung), yang mengeluarkan kebijakan Perbup tersebut,” katanya.
Menurutnya, apabila memperhatikan dinamika yang ada maka akan dikaji dan dianalisa apakah kebijakan ini menguntungkan atau tidak terhadap kolekting pajak daerah yang dilaksanakan Pemkab Bandung melalui Bapenda. “Kalau dirasa maksimal, dan agar wajib pajak lebih tertarik untuk segera melakukan proses pembayaran pokok pajak, mudah-mudahan kebijakan ini diperpanjang,” Kata Erwan.
Pada hari yang bersamaan, imbuh Erwan, Bapenda melaksanakan layanan mobil keliling ke desa-desa di Kabupaten Bandung. Hal itu dalam upaya jemput bola ke wajib pajak yang ada di desa pelosok Kabupaten Bandung.*(dado)
